Category: Featured

  • MELALUI POLIRAN POLRI GANDENG DUNIA USAHA CIPTAKAN PELUANG KERJA NYATA BAGI MASYARAKAT INDONESIA

    MELALUI POLIRAN POLRI GANDENG DUNIA USAHA CIPTAKAN PELUANG KERJA NYATA BAGI MASYARAKAT INDONESIA

     

    *Jakarta, 19 November 2026* – Polri terus memperkuat komitmennya dala m membantu mengatasi pengangguran melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), dengan menggandeng pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha untuk meningkatkan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

    Sebagai bagian dari penguatan program tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja sekaligus menutup Pelatihan POLIRAN Angkatan ke-7 Tahun 2026 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026).

    Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi Polri dengan dunia usaha dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

    “POLIRAN merupakan inovasi pemolisian yang diinisiasi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 2024 saat menjabat Kapolda Banten, sebagai respons terhadap tingginya pengangguran di Banten yang berdasarkan data BPS Agustus 2024 mencapai 6,68 persen atau sekitar 414.760 orang,” kata Hendra, Kamis (19/11/2026).

    Menurutnya, POLIRAN mengedepankan kepedulian sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan lintas sektor. Polri berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha tanpa mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan.

    *Bhabinkamtibmas Jadi Ujung Tombak Program 3M*

    POLIRAN menerapkan mekanisme *3M, yaitu Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan*, dengan Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa sebagai ujung tombak pendataan dan perekrutan masyarakat.

    Peserta diberikan pelatihan keterampilan teknis maupun nonteknis sesuai kebutuhan industri, kemudian difasilitasi memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha mandiri. Seluruh perkembangan peserta dipantau melalui *Dashboard Monitoring POLIRAN* untuk memastikan keberlanjutan program.

    *POLIRAN Jangkau 1.069 Peserta, Gandeng Delapan Perusahaan*

    Sejak 2025 hingga 2026, enam angkatan POLIRAN Polda Banten telah melatih *567 peserta, terdiri atas 138 orang telah bekerja, 194 berwirausaha, dan 235 lainnya masih dalam proses pencarian kerja.*

    Sementara itu, Angkatan ke-7 melibatkan *502 peserta dan delapan perusahaan mitra*, yakni PT Gyokai Indonesia Kompeten (231 peserta), PT Delta Force Indonesia (29), PT Mayora (50), PT CSI (47), PT Indah Kiat (20), PT Samudra Marine Indonesia (14), PT Lami Packing (9), dan PT Sinar Kehidupan Berkah (102).

    Dengan demikian, secara kumulatif POLIRAN Polda Banten telah menjangkau *1.069 peserta pelatihan*, dengan harapan seluruh peserta Angkatan ke-7 dapat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya.

    *Perluas Kemitraan, Siapkan Penempatan 200 Tenaga Kerja*

    Polda Banten juga mengembangkan *33 kerja sama MoU/PKS, terdiri atas 22 kerja sama aktif dan 11 dalam proses.*

    Di antaranya bersama PT Tirta Intimizu Nusantara dan PT Kencana Gemilang untuk melatih serta menempatkan *200 tenaga pengepakan*, masing-masing 100 orang.

    Perekrutan dilakukan melalui Bhabinkamtibmas, dilanjutkan pelatihan nonteknis di Balai POLIRAN dan pelatihan teknis di workshop PT Gyokai Indonesia Kompeten sebelum difasilitasi bekerja sesuai kebutuhan perusahaan.

    Selain penempatan kerja, POLIRAN mendorong kemandirian usaha melalui rencana kemitraan dengan tiga calon *offtaker*, yakni Yayasan Bina Prestasi, CV Eko Putra, dan mitra perorangan lainnya.

    Kemitraan tersebut diharapkan mampu menyerap hasil produksi peserta di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk dipasarkan melalui dapur SPPG, pasar rakyat, serta jaringan pelaku usaha lainnya.

    *Desember 2026, Polda Banten Targetkan Job Fair 6.000 Peserta*

    Sebagai pengembangan program, Polda Banten merencanakan penyelenggaraan *job fair di enam Polres/Polresta pada Desember 2026 dengan target 6.000 peserta*, guna memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja.

    Kapolda Banten menegaskan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak hanya diukur dari jumlah peserta pelatihan maupun perusahaan yang terlibat, tetapi dari masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

    “Keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata diukur dari banyaknya peserta pelatihan atau perusahaan yang terlibat, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan, mampu mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Hendra.

    Menurutnya, penguatan kemitraan, pendampingan peserta, dan pemantauan melalui Dashboard Monitoring POLIRAN menjadi kunci keberlanjutan program.

    “Melalui semangat *POLISI BERSAMA MASYARAKAT*, Polri berupaya menghadirkan pemolisian yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial dan ekonomi,” ujar Hendra.

    Program POLIRAN diharapkan terus berkembang sebagai inovasi pemolisian yang humanis dan kolaboratif, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam memperluas kesempatan kerja, mendorong kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  • Bakom: Kepuasan Publik terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Hampir 90%

    Bakom: Kepuasan Publik terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Hampir 90%

    Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menggelar audiensi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, termasuk masalah penanganan terhadap berita bohong atau hoaks.
    “Tentunya ini adalah bagian dari upaya sinergi antara kita, silaturahmi beliau dalam rangka penguatan untuk mengolah komunikasi dan informasi program-program pemerintah,” kata Suyudi seusai audiensi di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

    Suyudi berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai program-program pemerintah secara utuh. Selain itu, Suyudi menyoroti maraknya kabar bohong dan fitnah yang perlu segera ditangkal.

    “Begitu juga informasi yang berkaitan dengan penanganan dari Polri, kemudian juga kaitannya dengan maraknya berita-berita yang tidak benar, yang bersifat fitnah, berita bohong, hoaks, dan sebagainya,” tutur Suyudi.

    “Ini merupakan concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat agar masyarakat tidak bingung membedakan mana berita yang benar atau tidak, sehingga ada kontrol berita yang cepat dari pemerintah, termasuk juga dari pihak Polri,” sambungnya.

    Sementara itu, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan pihaknya akan mendukung penyebaran informasi mengenai kinerja kepolisian.

    “Kami kembali ingin mengapresiasi juga apa yang telah dilakukan oleh Pak Kapolri dalam memastikan bahwa tidak ada lagi pandang bulu terhadap narkoba dan berbagai kejahatan lainnya,” ujar Syahganda.

    “Jadi kita nanti sebagai Bakom akan ikut memperjelas kepada masyarakat apa saja yang menjadi success story dari Bapak Kapolri,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan itu, Syahganda juga berbicara tentang sejumlah tugas besar yang tengah dikerjakan Kapolri atas perintah Presiden, salah satunya pengungkapan kasus penyadapan terhadap Presiden.

    “Tentu kita berharap beban kerja Pak Kapolri yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia atas perintah Bapak Presiden untuk mengungkap kasus penyadapan kepada Bapak Presiden, yang saya dengar tadi sudah banyak kemajuan dilakukan oleh Bapak Kabareskrim dan tersangka-tersangkanya akan segera diumumkan-sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri,” kata Syahganda.

    Lebih lanjut, Syahganda menyebut pertemuan tersebut juga membahas langkah proaktif antarinstansi pemerintah menjelang Desember serta libur Natal dan tahun baru (Nataru), termasuk antisipasi potensi bencana akhir tahun.

    “Kita berharap dalam waktu dekat bisa menghimpun kerja sama antara semua jajaran instansi pemerintah untuk bertindak lebih proaktif. Bagaimana kenyamanan masyarakat saat Nataru, kemudian saat ada kesulitan karena mungkin terjadi hujan lebat atau longsor dan lain-lain di akhir tahun yang biasanya terjadi di Indonesia, kami dan jajaran pemerintah semua bisa lebih cepat mengantisipasinya,” pungkas Syahganda.

  • Polres Metro Jaktim pulangkan bayi ke orang tua setelah sempat diadopsi Karena Masalah Biaya

    Polres Metro Jaktim pulangkan bayi ke orang tua setelah sempat diadopsi Karena Masalah Biaya

    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Hendri Umar saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin (16/11/2026). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur mengungkap sekaligus mengembalikan seorang bayi laki-laki kepada orang tua kandungnya setelah sang ibu sempat menyerahkan untuk diadopsi dengan imbalan jutaan di wilayah Jakarta Timur.

    “Alhamdulillah saat ini si ibu kandung dan bapak kandung sudah kembali bersama dengan bayi yang beberapa hari lalu sempat diserahkan kepada pihak pengadopsi,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Hendri Umar saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin.

    Peristiwa tersebut bermula ketika seorang perempuan berinisial F menghubungi pasangan yang menawarkan jasa atau keinginan mengadopsi anak melalui media sosial TikTok.

    Lalu, pada 3 November 2026, F menemukan akun TikTok bernama tiwi_ya yang menawarkan kepada masyarakat untuk mengadopsi anak dari pihak yang ingin menyerahkan bayinya.

    Setelah berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut, F kemudian menyepakati rencana penyerahan bayi yang masih berada dalam kandungannya kepada pasangan tersebut.

    “Setelah tanggal 3 November ini, si ibu yang masih mengandung ini sudah sempat berkomunikasi dengan pasangan yang akan rencana mengadopsi ini. Akhirnya di tanggal 7 November, ibu ini melahirkan bayi laki-laki,” ujar Hendri.

    Setelah persalinan, terjadi komunikasi antara kedua pihak hingga tercapai kesepakatan penyerahan bayi dengan syarat pihak penerima mengganti seluruh biaya persalinan.

    Kesepakatan tersebut kemudian direalisasikan pada 9 November 2026 melalui pertemuan di salah satu apartemen di kawasan Bassura, Jakarta Timur.

    Dalam pertemuan tersebut, orang tua kandung menyerahkan bayi kepada pasangan yang ingin mengadopsi sekaligus menerima uang sebesar Rp6,5 juta untuk membantu biaya persalinan.

    Namun, dua hari setelah penyerahan, F mulai merasa menyesal dan ingin kembali merawat bayi yang baru dilahirkannya.

    “Si ibu merasa dia masih sangat ingin dekat dengan anaknya. Kita pahami bagaimana perasaan seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, pasti dia ingin dekat dengan anak yang baru dilahirkannya tersebut,” jelas Hendri.

    F kemudian menghubungi pasangan penerima bayi untuk meminta anaknya dikembalikan. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi sehingga komunikasi antara kedua pihak terputus.

    Merasa tidak mendapatkan penyelesaian, F akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada 11 November 2026 untuk meminta bantuan kepolisian.

    Laporan tersebut diterima oleh Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Satres PPA) Polres Metro Jakarta Timur. Petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari identitas dan keberadaan pasangan yang menerima bayi tersebut.

    Hasilnya, pada Minggu (15/11) malam, polisi berhasil menemukan pasangan suami istri tersebut bersama bayi yang sebelumnya diserahkan.

    Selanjutnya, bayi dan pasangan tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Pada Senin pagi, orang tua kandung bayi juga diminta datang ke kantor polisi untuk proses penyerahan kembali.

    “Kondisi bayi alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sudah mendapatkan nutrisi yang cukup dari orang tuanya,” kata Hendri.

    Polisi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk membantu kemungkinan pemberian bantuan pembiayaan serta pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi bayi tersebut.

  • Polres Metro Jaktim pulangkan bayi ke orang tua setelah sempat diadopsi Karena Masalah Biaya

    Polres Metro Jaktim pulangkan bayi ke orang tua setelah sempat diadopsi Karena Masalah Biaya

    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Hendri Umar saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin (16/11/2026). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur mengungkap sekaligus mengembalikan seorang bayi laki-laki kepada orang tua kandungnya setelah sang ibu sempat menyerahkan untuk diadopsi dengan imbalan jutaan di wilayah Jakarta Timur.

    “Alhamdulillah saat ini si ibu kandung dan bapak kandung sudah kembali bersama dengan bayi yang beberapa hari lalu sempat diserahkan kepada pihak pengadopsi,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Hendri Umar saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin.

    Peristiwa tersebut bermula ketika seorang perempuan berinisial F menghubungi pasangan yang menawarkan jasa atau keinginan mengadopsi anak melalui media sosial TikTok.

    Lalu, pada 3 November 2026, F menemukan akun TikTok bernama tiwi_ya yang menawarkan kepada masyarakat untuk mengadopsi anak dari pihak yang ingin menyerahkan bayinya.

    Setelah berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut, F kemudian menyepakati rencana penyerahan bayi yang masih berada dalam kandungannya kepada pasangan tersebut.

    “Setelah tanggal 3 November ini, si ibu yang masih mengandung ini sudah sempat berkomunikasi dengan pasangan yang akan rencana mengadopsi ini. Akhirnya di tanggal 7 November, ibu ini melahirkan bayi laki-laki,” ujar Hendri.

    Setelah persalinan, terjadi komunikasi antara kedua pihak hingga tercapai kesepakatan penyerahan bayi dengan syarat pihak penerima mengganti seluruh biaya persalinan.

    Kesepakatan tersebut kemudian direalisasikan pada 9 November 2026 melalui pertemuan di salah satu apartemen di kawasan Bassura, Jakarta Timur.

    Dalam pertemuan tersebut, orang tua kandung menyerahkan bayi kepada pasangan yang ingin mengadopsi sekaligus menerima uang sebesar Rp6,5 juta untuk membantu biaya persalinan.

    Namun, dua hari setelah penyerahan, F mulai merasa menyesal dan ingin kembali merawat bayi yang baru dilahirkannya.

    “Si ibu merasa dia masih sangat ingin dekat dengan anaknya. Kita pahami bagaimana perasaan seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, pasti dia ingin dekat dengan anak yang baru dilahirkannya tersebut,” jelas Hendri.

    F kemudian menghubungi pasangan penerima bayi untuk meminta anaknya dikembalikan. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi sehingga komunikasi antara kedua pihak terputus.

    Merasa tidak mendapatkan penyelesaian, F akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada 11 November 2026 untuk meminta bantuan kepolisian.

    Laporan tersebut diterima oleh Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Satres PPA) Polres Metro Jakarta Timur. Petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari identitas dan keberadaan pasangan yang menerima bayi tersebut.

    Hasilnya, pada Minggu (15/11) malam, polisi berhasil menemukan pasangan suami istri tersebut bersama bayi yang sebelumnya diserahkan.

    Selanjutnya, bayi dan pasangan tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Pada Senin pagi, orang tua kandung bayi juga diminta datang ke kantor polisi untuk proses penyerahan kembali.

    “Kondisi bayi alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sudah mendapatkan nutrisi yang cukup dari orang tuanya,” kata Hendri.

    Polisi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk membantu kemungkinan pemberian bantuan pembiayaan serta pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi bayi tersebut.

  • Pesan Kapolri di HUT Ke-75 Humas Polri: Sikap Selaras ‘Polisi Bersama Masyarakat’

    Pesan Kapolri di HUT Ke-75 Humas Polri: Sikap Selaras ‘Polisi Bersama Masyarakat’

    Divisi Humas Polri menggelar syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-75 di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan pesan untuk Divisi Humas Polri.

    Syukuran digelar di Aula Bareskrim Polri Lantai 9, Selasa (3/11/2026). Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan ada beberapa hal yang bermakna dalam perayaan syukuran ini.

    “Yang pertama tentunya kemudian meneguhkan kembali fungsi Humas bisa menjadi penjaga, penguat citra dan reputasi Polri seiring dengan tagline Polri bersama masyarakat,” ujar Irjen Johnny kepada wartawan di lokasi, Selasa (3/11).

    Johnny mengatakan perayaan ini menguatkan rasa kebersamaan dengan pers. Divisi Humas Polri juga memberikan apresiasi kepada lima jurnalis atas dedikasi memberitakan secara objektif untuk masyarakat.

    “Makna yang ketiga, memang ada enam penekanan dari Bapak Kapolri. Dari enam, satu yang menjadi karakter utama ya, yaitu setiap personel Polri adalah ya pengemban fungsi Humas. Humas Polri juga,” ungkapnya.

    Jenderal Suyudi berharap tagline Polisi Bersama Masyarakat bisa diemban humas dalam setiap pikiran, sikap dan perilaku. “Dengan harapan seiring dengan tagline Polisi bersama masyarakat, dalam setiap pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan setidak-tidaknya kemudian selaras,” jelasnya.

  • Jangan Salah Paham Ini Penjelasan Penggeledagan Pondok di Sukoharjo

    Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan, Ini Kronologi dan Penjelasan Polisi

    SUKOHARJO — Penggeledahan sebuah pondok di Sukoharjo menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan penyelidikan kasus pembakaran warung mi babi. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pondok serta kaitannya dengan pengejaran dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

        

    Berdasarkan narasi informasi yang beredar, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan keberadaan orang-orang yang dicari dalam rangkaian kasus tersebut. Namun, informasi mengenai keterlibatan setiap pihak tetap perlu dipahami secara hati-hati berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat.

    Berawal dari Kasus Pembakaran Warung

    Kasus ini bermula dari pembakaran sebuah warung mi babi di Sukoharjo yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial AS. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap AS yang kemudian diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (napiter).

    Dalam proses penangkapan, AS disebut melakukan perlawanan dengan menggunakan panah yang diarahkan kepada anggota kepolisian. Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang.

    Narasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan keterkaitan ketiganya dengan kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon yang menewaskan seorang anggota polisi. Meski demikian, hubungan setiap orang dengan perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan bukti hukum yang tersedia.

    Dugaan Keberadaan Dua DPO di Pondok

    Informasi mengenai kemungkinan keberadaan dua DPO di lingkungan pondok menjadi salah satu dasar yang disebut melatarbelakangi tindakan kepolisian. Berdasarkan narasi hasil interogasi yang disampaikan, muncul dugaan bahwa kedua orang tersebut bersembunyi di lokasi itu karena salah satu istri mereka disebut memiliki hubungan kepengurusan dengan pondok.

    Dugaan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Akan tetapi, dugaan keberadaan seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seluruh penghuni atau pengurus tempat tersebut dalam tindak pidana.

    Karena itu, penting untuk membedakan tindakan penegakan hukum terhadap individu yang sedang dicari dari aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari para santri yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara.

    Penggeledahan Dilakukan pada Jam Lengang

    Dalam narasi yang beredar, penggeledahan dilakukan pada jam lengang dengan tujuan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pondok. Langkah tersebut disebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian di lingkungan yang masih menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan.

    Penggeledahan itu juga disebut dipimpin langsung oleh Kapolda. Namun, detail mengenai waktu pelaksanaan, barang yang diperiksa, serta hasil penggeledahan perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.

    Dalam setiap tindakan penggeledahan, prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang berada di lokasi menjadi aspek penting. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait dengan perkara.

    Pemeriksaan Santri dan Pengurus Pondok

    Informasi yang disampaikan turut menyebut sejumlah santri dan pengurus pondok dibawa untuk menjalani pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Keterangan ini perlu diperjelas melalui sumber resmi, terutama mengenai status masing-masing pihak, alasan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang diambil setelah proses tersebut.

    Pemeriksaan dalam proses penyelidikan tidak otomatis menunjukkan seseorang bersalah. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan prosedur dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku.

    Kejelasan informasi mengenai pemeriksaan tersebut juga penting untuk mencegah berkembangnya kabar yang tidak terverifikasi, terlebih ketika menyangkut lembaga pendidikan keagamaan dan para santrinya.

    Mengedepankan Informasi yang Terverifikasi

    Peristiwa penggeledahan pondok di Sukoharjo memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui alasan tindakan aparat, sementara kepolisian perlu memberikan penjelasan yang memadai tanpa mengganggu proses penyelidikan.

    Di sisi lain, publik perlu menghindari kesimpulan prematur berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Dugaan persembunyian DPO, hubungan seseorang dengan suatu lembaga, serta hasil pemeriksaan harus dipahami berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pada akhirnya, penanganan perkara harus berfokus pada pencarian fakta dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, sementara hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dihormati.

  • Penegakan Hukum Bukan Soal Agama, Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan,

    Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan, Ini Kronologi dan Penjelasan Polisi

    SUKOHARJO — Penggeledahan sebuah pondok di Sukoharjo menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan penyelidikan kasus pembakaran warung mi babi. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pondok serta kaitannya dengan pengejaran dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

        

    Berdasarkan narasi informasi yang beredar, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan keberadaan orang-orang yang dicari dalam rangkaian kasus tersebut. Namun, informasi mengenai keterlibatan setiap pihak tetap perlu dipahami secara hati-hati berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat.

    Berawal dari Kasus Pembakaran Warung

    Kasus ini bermula dari pembakaran sebuah warung mi babi di Sukoharjo yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial AS. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap AS yang kemudian diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (napiter).

    Dalam proses penangkapan, AS disebut melakukan perlawanan dengan menggunakan panah yang diarahkan kepada anggota kepolisian. Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang.

    Narasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan keterkaitan ketiganya dengan kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon yang menewaskan seorang anggota polisi. Meski demikian, hubungan setiap orang dengan perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan bukti hukum yang tersedia.

    Dugaan Keberadaan Dua DPO di Pondok

    Informasi mengenai kemungkinan keberadaan dua DPO di lingkungan pondok menjadi salah satu dasar yang disebut melatarbelakangi tindakan kepolisian. Berdasarkan narasi hasil interogasi yang disampaikan, muncul dugaan bahwa kedua orang tersebut bersembunyi di lokasi itu karena salah satu istri mereka disebut memiliki hubungan kepengurusan dengan pondok.

    Dugaan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Akan tetapi, dugaan keberadaan seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seluruh penghuni atau pengurus tempat tersebut dalam tindak pidana.

    Karena itu, penting untuk membedakan tindakan penegakan hukum terhadap individu yang sedang dicari dari aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari para santri yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara.

    Penggeledahan Dilakukan pada Jam Lengang

    Dalam narasi yang beredar, penggeledahan dilakukan pada jam lengang dengan tujuan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pondok. Langkah tersebut disebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian di lingkungan yang masih menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan.

    Penggeledahan itu juga disebut dipimpin langsung oleh Kapolda. Namun, detail mengenai waktu pelaksanaan, barang yang diperiksa, serta hasil penggeledahan perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.

    Dalam setiap tindakan penggeledahan, prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang berada di lokasi menjadi aspek penting. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait dengan perkara.

    Pemeriksaan Santri dan Pengurus Pondok

    Informasi yang disampaikan turut menyebut sejumlah santri dan pengurus pondok dibawa untuk menjalani pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Keterangan ini perlu diperjelas melalui sumber resmi, terutama mengenai status masing-masing pihak, alasan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang diambil setelah proses tersebut.

    Pemeriksaan dalam proses penyelidikan tidak otomatis menunjukkan seseorang bersalah. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan prosedur dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku.

    Kejelasan informasi mengenai pemeriksaan tersebut juga penting untuk mencegah berkembangnya kabar yang tidak terverifikasi, terlebih ketika menyangkut lembaga pendidikan keagamaan dan para santrinya.

    Mengedepankan Informasi yang Terverifikasi

    Peristiwa penggeledahan pondok di Sukoharjo memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui alasan tindakan aparat, sementara kepolisian perlu memberikan penjelasan yang memadai tanpa mengganggu proses penyelidikan.

    Di sisi lain, publik perlu menghindari kesimpulan prematur berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Dugaan persembunyian DPO, hubungan seseorang dengan suatu lembaga, serta hasil pemeriksaan harus dipahami berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pada akhirnya, penanganan perkara harus berfokus pada pencarian fakta dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, sementara hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dihormati.

  • Antisipasi Banjir Di Musim Hujan, Ditpolairud Polda Sulut Gelar Latihan SAR dan Survei DAS Tondano

    Antisipasi Banjir Musim Hujan, Ditpolairud Polda Sulut Gelar Latihan SAR dan Survei DAS Tondano

    BITUNG TODAY
    MANADO | Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara melaksanakan latihan Search and Rescue (SAR) sekaligus survei kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano pada Kamis (29/10/2026). Kegiatan strategis ini digelar sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya ancaman banjir yang kerap melanda wilayah tersebut menjelang puncak musim hujan.

    Latihan yang dimulai sejak pukul 07.00 Wita tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulut, Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H. Dalam operasionalnya, ia didampingi oleh AKP Sumaji serta sejumlah perwira lainnya dari jajaran Ditpolairud. Kehadiran pimpinan secara langsung menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam memastikan standar prosedur operasi tetap (SOP) pencarian dan pertolongan berjalan optimal di lapangan.
    Sebanyak 30 personel dikerahkan dalam misi ini dengan menggunakan empat unit perahu karet untuk melakukan penyisiran menyeluruh di sepanjang aliran Sungai Tondano. Rute operasi dimulai dari Desa Maumbi di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan berlanjut mengikuti arus sungai hingga mencapai kawasan Sindulang di Kota Manado. Penyebaran personel dan alat utama sistem senjata (alutsista) perairan ini dirancang untuk mencakup titik-titik kritis yang rawan terhadap luapan air.
    Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas menjelaskan bahwa agenda hari ini memiliki dua tujuan utama, yaitu peningkatan kapabilitas teknis SAR bagi anggota dan pemetaan kondisi fisik sungai. Menurutnya, survei menjelang musim hujan sangat krusial untuk mengidentifikasi hambatan aliran air yang mungkin tidak terlihat dari darat. “Kami menggunakan empat perahu karet dengan melibatkan 30 personel yang menyusuri sungai dari wilayah Maumbi, Minahasa Utara, hingga Sindulang, Manado,” ujar Bayuaji saat memberikan keterangan di lokasi.
    Selama proses penyisiran, tim menemukan beberapa titik potensial yang dapat menghambat debit air, berupa tumpukan kayu dan bambu yang tersangkut di badan sungai. Temuan ini menjadi atensi khusus karena material tersebut berpotensi menjadi bendungan alami ketika curah hujan tinggi terjadi, yang pada akhirnya dapat memicu meluapnya air ke pemukiman warga. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembersihan rutin terhadap objek-objek penghalang aliran sungai.
    Menanggapi temuan tersebut, Ditpolairud Polda Sulut berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Balai Sungai serta instansi pemerintah terkait lainnya guna melakukan penanganan lebih lanjut. Kolaborasi antar-lembaga ini diharapkan dapat mempercepat proses normalisasi sungai sebelum intensitas hujan meningkat. Langkah koordinasi ini merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam manajemen risiko bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
    Selain aspek teknis dan infrastruktur, Kombes Pol. Bayuaji juga menyoroti isu lingkungan dengan mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke DAS Tondano. Ia menekankan bahwa sampah yang terbawa arus tidak hanya mencemari ekosistem, tetapi juga berpotensi menyumbat saluran air dan merusak keindahan kawasan pesisir hingga perairan Teluk Manado dan Taman Nasional Bunaken. “Perahu karet yang kita gunakan ini berasal dari uang rakyat. Karena itu, kita harus hadir untuk masyarakat,” tegasnya.
    BACA JUGA
    Di sela-sela kegiatan operasional, personel Ditpolairud juga melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan membagikan bantuan sembako kepada warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain bantuan materiil, polisi juga menyampaikan imbauan edukatif mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap tanda-tanda banjir. Apresiasi disampaikan oleh seorang warga bernama Julius, yang menilai upaya kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat ini sangat membantu dalam membangun ketahanan komunitas terhadap bencana.
    Pelaksanaan latihan SAR di DAS Tondano ini ditutup pada pukul 16.00 Wita setelah seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sesuai prosedur keselamatan. Melalui inisiatif ini, Ditpolairud Polda Sulut berupaya memperkuat sinergitas antara kesiapsiagaan operasional, kepedulian lingkungan, dan pelayanan publik. Upaya tersebut menjadi wujud nyata pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi menghadapi tantangan alam.
  • Kapolri Jenderal Suyudi Jamin Penanganan Medis Pengendara Ojol Korban Kecelakaan di Blok M

    Kapolri Jenderal Suyudi Jamin Penanganan Medis Pengendara Ojol Korban Kecelakaan di Blok M

    Polri menjenguk ojol korban kecelakaan di Blok M. (Foto: Dok. Instagram Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto)

    Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan perhatian khusus terhadap insiden kecelakaan yang menimpa pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Kapolri menyebut Polri akan menjamin seluruh penanganan medis korban hingga sembuh.

    Hal itu disampaikan Kapolri melalui akun Instagram resminya, Selasa (27/10/2026). Kapolri mengutus Karumkit Pusdokkes Polri Brigjen Nariyana dan jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah untuk menjenguk korban di RS. Kapolri juga menegaskan akan menjamin perawatan korban.

    “Sebagai bentuk kepedulian, Polri menjamin seluruh penanganan medis korban hingga sembuh total,” kata Suyudi.

    Selain itu, jika kondisi klinis memungkinkan, Karumkit merekomendasikan agar korban dialihkan perawatannya ke Rumah Sakit Bhayangkara Said Sukanto (RS Polri Kramat Jati). Hal itu untuk memastikan perawatan medis berjalan maksimal.

    “Insyaallah nanti Bapak Kapolri membantu sampai kesembuhan,” kata Kombes Firman.

    Dirlantas juga menyampaikan salam Kapolri kepada keluarga korban. Ia mengatakan Kapolri mendoakan driver ojol tersebut segera sembuh. Sementara itu, keluarga korban mengapresiasi bantuan tersebut.

    “Terima kasih kepada Kapolri telah banyak membantu saya dan mendoakan suami saya, semoga bapak dibalas amal ibadahnya oleh Allah Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezekinya,” kata istri korban.

    Sebelumnya, polisi menetapkan sopir mobil listrik BYD berinisial S (46) sebagai tersangka. S ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak empat mobil secara beruntun hingga melindas pengemudi ojek online (ojol) berinisial HS (56) di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “(Status) Sopir sebagai tersangka,” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo saat dihubungi wartawan, Minggu (25/10).

  • Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto Gelar Sabtu Berkah Bersama Ojol, Ingatkan Keselamatan Jadi Prioritas

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto Gelar Sabtu Berkah Bersama Ojol, Ingatkan Keselamatan Jadi Prioritas

    JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengajak para pengemudi ojek online untuk selalu menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan saat mencari nafkah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sabtu Berkah bersama pengemudi ojol di depan Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Sabtu (24/10/2026).

    Kegiatan yang turut dihadiri Dirintelkam, Dirlantas, dan Dirbinmas Polda Metro Jaya itu menjadi kesempatan bagi Kapolda untuk menyapa dan berbincang langsung dengan para pengemudi. Ia mengingatkan agar mereka selalu berhati-hati saat bekerja karena keluarga menantikan kepulangan mereka di rumah.

    “Yang penting jaga kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau mau ke mana-mana, utamakan itu,” ujarnya.

    Kapolda juga mengajak para pengemudi untuk berdoa sebelum berangkat mencari nafkah agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Ia menyampaikan bahwa kegiatan Sabtu Berkah bersama pengemudi ojol direncanakan berlangsung rutin setiap Sabtu sebagai sarana berbagi dan menjaga silaturahmi dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat.

    Salah seorang pengemudi ojol asal Jakarta Utara, Hendri Manurung, yang telah bekerja sejak 2015, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian Kapolda Metro Jaya dan berharap komunikasi antara kepolisian dengan komunitas ojol terus terjalin, termasuk dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Hal senada disampaikan Jefry Gobang, koordinator ojol wilayah Kabupaten Bekasi. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan serta kesempatan bersilaturahmi langsung dengan Kapolda. Menurutnya, kegiatan tersebut bermanfaat bagi para pengemudi sekaligus menjadi kesempatan untuk menjaga hubungan baik dengan kepolisian.